Jakarta, Derap1News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pidato tersebut tidak hanya menjadi laporan mengenai arah dan capaian pemerintahan, tetapi juga memuat sejumlah penegasan keras Presiden terkait ketahanan pangan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan tambang ilegal, pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga peningkatan kesejahteraan pekerja transportasi online.
Salah satu isu yang mendapat perhatian Presiden adalah ketahanan pangan nasional. Prabowo menegaskan pemerintah terus bekerja untuk menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat fondasi swasembada di tengah berbagai tantangan global, termasuk potensi gangguan iklim yang dapat memengaruhi produksi pangan.
Menurut Presiden, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi, melainkan bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memastikan rantai produksi dan distribusinya tidak mudah terguncang oleh situasi global.
MBG Dilanjutkan, Perbaikan dan Efisiensi Jadi Penekanan
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk meneruskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, keberlanjutan program tersebut, menurut Presiden, harus dibarengi perbaikan tata kelola dan efisiensi.
Presiden memandang pemenuhan gizi sebagai fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak, kata dia, tidak boleh kehilangan kesempatan belajar hanya karena datang ke sekolah dalam kondisi lapar.
Persoalan stunting juga menjadi perhatian serius. Prabowo menilai persoalan kekurangan gizi pada anak tidak dapat dipandang sebagai masalah sederhana karena berkaitan langsung dengan kualitas tumbuh kembang generasi masa depan.
Karena itu, MBG diposisikan bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas manusia Indonesia.
Namun, di tengah komitmen tersebut, Presiden juga menyampaikan peringatan keras terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Prabowo mengecam pihak yang mengambil keuntungan dari makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap porsi makanan yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Pesan pentingnya jelas: program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun praktik koruptif.
Tambang Ilegal Disorot, TNI-Polri Diminta Usut Tuntas
Nada pidato Presiden semakin tegas ketika menyinggung praktik pertambangan ilegal.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia kemudian meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut praktik tersebut secara menyeluruh.
Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam skala besar dapat berlangsung apabila tidak ada pihak yang mengetahui atau membiarkannya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan paling keras dalam pidato kenegaraan tahun ini. Sebab, pemberantasan tambang ilegal bukan hanya menyangkut kerugian ekonomi negara, tetapi juga menyentuh persoalan penegakan hukum, kerusakan lingkungan dan integritas aparat.
Dengan demikian, penertiban tidak cukup berhenti pada pekerja atau pelaku lapangan. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum atau pihak yang memberikan perlindungan, maka proses hukum harus diarahkan kepada siapa pun yang terbukti terlibat.
BUMN Jadi Sorotan, Efisiensi dan Akuntabilitas Didorong
Presiden juga menyoroti besarnya struktur BUMN beserta anak perusahaan yang berada di bawahnya.
Prabowo mengaku semula memperkirakan jumlah BUMN tidak sebanyak yang kemudian diketahui pemerintah setelah struktur perusahaan negara ditelusuri lebih jauh.
Sorotan Presiden tidak berhenti pada jumlah perusahaan. Ia mempertanyakan keberadaan badan usaha negara yang dinilai tidak produktif serta pentingnya efisiensi agar aset negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menyinggung kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN dalam rentang waktu tertentu.
Namun, wacana tersebut perlu ditempatkan sebagai gagasan atau pernyataan Presiden, bukan kebijakan hukum yang sudah resmi berjalan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kemudian menjelaskan bahwa pernyataan mengenai pengadilan ad hoc tersebut merupakan contoh dalam konteks penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sementara pemerintah belum memiliki kajian khusus mengenai pembentukan pengadilan tersebut.
Di sisi lain, Presiden melaporkan restrukturisasi BUMN telah menghasilkan efisiensi keuangan negara hingga sekitar Rp50 triliun pada 2026.
Artinya, pembenahan BUMN tidak semata-mata berbicara tentang mengurangi jumlah perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan milik negara dikelola secara profesional, produktif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Ojol Dapat Porsi Lebih Besar, Presiden Klaim Pendapatan Meningkat
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pengemudi ojek online (ojol).
Presiden mengatakan pemerintah telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Porsi pendapatan pengemudi kini meningkat dari sebelumnya sekitar 80 persen menjadi 92 persen.
Prabowo bahkan menyebut terdapat pengemudi yang melaporkan pendapatannya meningkat dua kali hingga tiga kali lipat setelah perubahan kebijakan tersebut.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja transportasi online. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online dan menetapkan pembagian pendapatan minimal 92 persen bagi pengemudi serta maksimal 8 persen bagi aplikator.
Pesan Besar Prabowo: Kekayaan Negara Harus Kembali ke Rakyat
Jika ditarik ke dalam satu garis besar, pidato kenegaraan Prabowo kali ini memperlihatkan satu pesan utama: negara tidak boleh kehilangan kendali atas sumber daya dan kepentingan publik.
Ketahanan pangan harus diperkuat. Program gizi anak harus dijaga dari penyimpangan. Tambang ilegal harus ditertibkan. BUMN harus produktif dan efisien. Sementara pekerja sektor ekonomi digital harus memperoleh pembagian hasil yang lebih adil.
Tantangannya kini berada pada tahap implementasi.
Sebab, ketegasan dalam pidato kenegaraan akan memperoleh makna yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi pengawasan, penegakan hukum dan kebijakan yang benar-benar terasa di tengah masyarakat.
Dalam konteks itulah, pidato Prabowo dapat dibaca bukan sekadar sebagai laporan capaian pemerintahan, melainkan juga sebagai penegasan bahwa kekayaan negara, anggaran publik dan program pemerintah harus dikembalikan pada tujuan konstitusional: sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Usai menyampaikan pidato, Prabowo kemudian menyalami satu per satu para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Momen itu menjadi penutup yang memperlihatkan pesan persatuan dan kesinambungan kepemimpinan dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.**
Komentar