JAKARTA, Derap1News — Di balik hamparan perkebunan kelapa sawit Riau yang mencapai sekitar 3,37 juta hektare, tersimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan produksi crude palm oil (CPO) diperkirakan sekitar 9,14 juta ton per tahun, nilai bruto produksinya berdasarkan simulasi harga tertentu dapat mencapai sekitar Rp143,47 triliun.
Namun, angka fantastis tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: berapa besar nilai ekonomi sawit yang benar-benar kembali kepada negara, pemerintah daerah dan masyarakat Riau?
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si. atau Ganda Mora.
Ia menegaskan, angka Rp143,47 triliun bukan PAD dan tidak berarti seluruh nilai tersebut masuk ke kas pemerintah.
Angka itu merupakan simulasi nilai bruto produksi CPO berdasarkan asumsi produksi sekitar 9,14 juta ton per tahun dengan harga CPO Rp15.696,29 per kilogram.
Perhitungannya:
9.140.000 juta ton × 1.000 kilogram × Rp15.696,29 = sekitar Rp143,47 triliun.
“Rp143,47 triliun itu adalah angka estimasi nilai bruto, bukan PAD. Justru dari angka tersebut kita ingin mendorong pemerintah membuka data: berapa penerimaan negara, berapa DBH, berapa penerimaan daerah, dan berapa manfaat ekonomi yang benar-benar kembali kepada masyarakat Riau,” ujar Ganda Mora.
Jangan Samakan Nilai Produksi dengan PAD
Ganda Mora mengingatkan, nilai produksi, omzet ekonomi, penerimaan negara, dana bagi hasil (DBH), penerimaan daerah dan PAD merupakan hal yang berbeda serta memiliki mekanisme masing-masing.
Karena itu, menurut dia, angka nilai produksi sawit tidak boleh langsung dipersepsikan sebagai uang yang diterima pemerintah daerah.
Nilai aktual transaksi juga dapat berbeda dari simulasi karena dipengaruhi harga pasar, kualitas CPO, waktu penjualan, biaya pengolahan, transportasi, perdagangan domestik maupun ekspor serta berbagai faktor ekonomi lainnya.
“Harus kita bedakan antara nilai produksi, omzet ekonomi, penerimaan negara, DBH dan PAD. Semuanya memiliki pengertian dan mekanisme yang berbeda. Karena itu, kita meminta data yang transparan agar masyarakat tidak mendapatkan angka yang keliru,” tegasnya.
INPEST Pertanyakan Manfaat Ekonomi yang Kembali ke Riau
Bagi INPEST, persoalan utama bukan sekadar menghitung besarnya nilai CPO, melainkan bagaimana pemerintah dapat menunjukkan secara terbuka aliran manfaat ekonomi dari sektor tersebut.
Masyarakat, menurut Ganda Mora, berhak memperoleh gambaran yang jelas mengenai kontribusi sektor sawit terhadap penerimaan negara dan daerah, termasuk DBH, penerimaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita dorong adalah transparansi. Berapa nilai ekonominya harus jelas, berapa penerimaan pemerintah harus jelas, dan berapa yang kembali untuk pembangunan daerah juga harus jelas. Dari data itulah kemudian dapat dibahas formulasi yang tepat,” katanya.
Dorong Neraca Ekonomi Sawit Riau
Untuk menghindari perdebatan yang hanya bertumpu pada asumsi, INPEST mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat menyusun Neraca Ekonomi Sawit Riau.
Neraca tersebut diharapkan memuat data secara menyeluruh, mulai dari luas perkebunan, produksi TBS dan CPO, harga TBS dan CPO, nilai bruto produksi, penerimaan pajak dan pungutan, DBH, penerimaan pemerintah daerah, kontribusi industri hilir hingga kontribusi perkebunan rakyat.
Selain itu, INPEST juga mendorong agar diperhitungkan biaya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan serta kewajiban dan biaya pemulihan lingkungan.
Dengan neraca tersebut, publik dapat melihat secara lebih utuh seberapa besar skala ekonomi sawit dan seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat serta pembangunan daerah.
Potensi Besar, Data Harus Terbuka
Ganda Mora mengatakan transparansi diperlukan agar kebijakan pemerintah terkait sektor sawit dapat disusun berdasarkan data, bukan sekadar asumsi mengenai besarnya potensi ekonomi.
Ia berharap pemerintah membuka data secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kontribusi perkebunan sawit terhadap Riau dapat dihitung secara objektif.
“Harapan kita, potensi besar sawit Riau tidak hanya terlihat dari luas lahan dan produksi CPO. Harus bisa diketahui secara transparan bagaimana nilai ekonomi itu memberikan manfaat bagi petani, masyarakat, pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Dengan luas perkebunan mencapai jutaan hektare dan nilai ekonomi yang sangat besar, transparansi rantai ekonomi sawit kini menjadi bagian penting dalam melihat seberapa jauh sektor strategis tersebut memberikan manfaat bagi daerah penghasil.
Pertanyaannya sederhana: jika nilai ekonominya begitu besar, berapa yang benar-benar kembali untuk Riau?
Komentar