Rokan Hilir,Derap1News – Aktivitas persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir selama dua hari terakhir terhenti. Kondisi ini terjadi seiring proses pemindahan tahanan dan operasional Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi ke lokasi baru di Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Ari Wibowo, SH, membenarkan tidak adanya pelaksanaan sidang pidana selama proses pemindahan tersebut.
“Informasinya sedang dilakukan pemindahan tahanan dari Lapas Bagansiapiapi ke Lapas yang berada di Ujung Tanjung. Untuk sidang perdata masih berjalan seperti biasa,” ujar Ari Wibowo kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan dimulainya kembali sidang pidana secara tatap muka (offline), Ari mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut.
“Maaf, saya kurang tahu, Pak,” katanya singkat.
Terhentinya sementara sidang pidana ini kembali menyoroti persoalan lama yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian para pencari keadilan di Kabupaten Rokan Hilir, yakni pelaksanaan sidang pidana secara daring (online).
Sejak masa pandemi COVID-19 sekitar lima tahun lalu, sebagian besar sidang pidana di PN Rokan Hilir masih dilaksanakan melalui sistem telekonferensi, sementara sidang perdata telah kembali digelar secara langsung di ruang persidangan. Kondisi tersebut dinilai masih menyisakan berbagai kendala teknis yang berpotensi memengaruhi kualitas proses persidangan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, gangguan jaringan internet, kualitas suara yang kurang jelas, hingga keterbatasan komunikasi antara majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa kerap menjadi hambatan saat persidangan berlangsung. Tidak jarang keterangan yang disampaikan terdakwa harus diulang karena suara terputus atau tidak terdengar dengan baik.
Selain itu, sidang daring juga dinilai mengurangi akses publik untuk mengikuti jalannya persidangan secara utuh. Keluarga terdakwa maupun masyarakat yang ingin mendengar langsung keterangan para pihak sering kali kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses persidangan.
“Sebenarnya kami berharap sidang bisa dilaksanakan secara langsung. Kalau online sering tidak jelas suara terdakwanya, kadang jaringan juga terganggu. Kami ingin mendengar sendiri apa yang disampaikan dalam persidangan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sejumlah pihak, pelaksanaan sidang secara langsung tidak hanya memberikan kepastian dalam proses pembuktian, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan keterbukaan peradilan. Kehadiran terdakwa secara fisik di ruang sidang memungkinkan hakim menilai ekspresi, gestur, serta respons terdakwa secara lebih utuh dibandingkan melalui layar monitor.
Masyarakat pun berharap perpindahan operasional Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi ke lokasi baru dapat menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan hukum, termasuk mendorong kembali pelaksanaan sidang pidana secara offline sebagaimana telah diterapkan di banyak daerah lain.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal normalisasi sidang pidana maupun rencana penerapan kembali sidang tatap muka secara penuh di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.**
Komentar