UJUNG TANJUNG, Derap1News – Menteri Eksternal BEM Institut Teknologi Rokan Hilir (ITR), Tony Pratama, angkat bicara menyoroti persoalan kriminalitas dan masih sulitnya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).
Menurut Tony, persoalan narkoba tidak cukup dilihat semata-mata dari sisi penangkapan dan penindakan hukum. Pemberantasan harus berjalan beriringan dengan upaya menangani faktor sosial dan ekonomi yang dapat membuat masyarakat, khususnya generasi muda, rentan masuk ke dalam lingkaran kriminalitas.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menghitung jumlah penangkapan, tetapi lupa menghitung berapa banyak generasi muda yang kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan akhirnya terjerumus dalam lingkaran kriminalitas dan narkoba,” ujar Tony.
Ia menilai, pendekatan pemberantasan narkoba yang efektif membutuhkan strategi berlapis. Penegakan hukum tetap penting, namun harus dibarengi dengan pencegahan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta ruang produktif bagi anak muda.
Dalam perspektif pembangunan sosial, kata Tony, kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan kesempatan, lemahnya pemberdayaan pemuda, hingga minimnya akses terhadap kegiatan produktif.
“Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Jika persoalan pengangguran dan kesejahteraan tidak segera ditangani, berbagai persoalan sosial akan terus bermunculan,” katanya.
Tony juga mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah. Apa langkah konkret yang sudah dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Rokan Hilir? Jangan hanya membuat program di atas kertas. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, kepastian hidup dan masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, BEM ITR akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab intelektual untuk menyampaikan kritik berbasis persoalan yang dirasakan masyarakat, sekaligus mendorong hadirnya kebijakan publik yang lebih terukur.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan rakyat semakin membesar. Kami tidak akan diam melihat persoalan rakyat,” tegas Tony.
Tony meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat sipil dalam menghadapi persoalan narkoba.
Menurutnya, pemberantasan narkotika harus diarahkan tidak hanya pada pengguna atau pelaku di lapangan, tetapi juga pada pengungkapan jaringan dan sumber peredarannya sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh edukasi dan akses terhadap program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius, transparan dan menyentuh jaringan peredarannya. Sementara masyarakat dan generasi muda harus diberikan ruang untuk tumbuh melalui pendidikan, pekerjaan dan kegiatan produktif,” katanya.
Tony menilai keberhasilan pemerintah dalam menghadapi persoalan narkoba tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kasus yang diungkap, melainkan juga dari kemampuan mencegah munculnya korban baru, mempersempit ruang peredaran, memperkuat ketahanan sosial dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda.
“Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar hadir ketika masalah sudah meledak. Kalau pemerintah diam, mahasiswa akan bersuara. Kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, kami akan berdiri di barisan rakyat untuk menyampaikan kritik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa bukan semata-mata bentuk pertentangan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab moral perguruan tinggi terhadap persoalan masyarakat.
“Karena tugas mahasiswa bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga memastikan suara rakyat tetap didengar dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan publik,” pungkas Tony.
Komentar