ROKAN HILIR,Derap1News – Dugaan maladministrasi di sektor agraria mencuat di Kabupaten Rokan Hilir setelah Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (HIPEMAROHI) Pekanbaru mengungkap berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Salim Ivomas Pratama di Kecamatan Balai Jaya.
Temuan tersebut merujuk pada hasil verifikasi data serta pengaduan masyarakat yang sebelumnya juga disampaikan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Berdasarkan data yang dihimpun, HGU perusahaan tersebut disebut telah berakhir pada 31 Desember 2023.
Menanggapi hal itu, HIPEMAROHI menilai aktivitas operasional perusahaan yang masih berlangsung di atas lahan tersebut berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dinilai merugikan masyarakat.
Presiden HIPEMAROHI Pekanbaru, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan ini bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan menyangkut tata kelola kebijakan dan pengawasan oleh pihak berwenang.
“Jika benar masa berlaku HGU telah habis dan kewajiban perusahaan belum dipenuhi, maka perlu ada kejelasan sikap dari pemerintah. Ini menyangkut kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Yusuf dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, salah satu kewajiban perusahaan yang menjadi sorotan adalah penyediaan kebun plasma bagi masyarakat sekitar yang dinilai belum terpenuhi selama perusahaan beroperasi.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, perpanjangan hak atas tanah tidak dapat diproses apabila kewajiban perusahaan kepada masyarakat belum diselesaikan. Dalam konteks tersebut, Yusuf menilai perlu dilakukan peninjauan menyeluruh oleh instansi terkait.
“Apabila kewajiban tidak dipenuhi hingga masa berlaku habis, maka status lahan perlu dikaji kembali sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
HIPEMAROHI pun mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas guna memastikan kepastian hukum atas lahan tersebut.
Selain itu, mereka mengusulkan agar lahan yang dimaksud dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, termasuk kelompok tani setempat.
Di sisi lain, HIPEMAROHI mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengambil langkah di luar prosedur hukum dalam menyikapi persoalan ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Salim Ivomas Pratama maupun instansi terkait mengenai status HGU dan keberlanjutan aktivitas perusahaan di lokasi tersebut.**
Komentar