Jayapura,Derap1News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mengatasi persoalan perumahan rakyat di Papua. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
“Kalau hanya mengandalkan program bedah rumah dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, tentu tidak akan cukup. Karena itu, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah mendorong keterlibatan sektor swasta,” ujar Tito.
Mendagri mengungkapkan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah tersebut masih belum memiliki hunian yang layak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema insentif, baik dari sisi pembiayaan maupun fiskal, guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan. Melalui skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah dengan harga sekitar Rp240 juta.
Menurut Tito, skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki rumah sendiri dan mengurangi beban ekonomi akibat tingginya biaya sewa tempat tinggal.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal guna menekan biaya pembangunan perumahan. Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang Perumahan Grand Royal Regency II yang menerapkan program penghijauan dengan mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan permukiman yang lebih asri, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan program reboisasi dan penghijauan ini, struktur tanah akan lebih kuat, lingkungan menjadi lebih asri, dan masyarakat juga dapat hidup di lingkungan yang lebih sehat. Saya sangat mendukung program tersebut,” pungkasnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Papua, sekaligus menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.**
Komentar