Bagan Siapiapi, Derap1News – Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan publik. Pasar Pelita, Stadion KONI, dan Stadion Batu 4 di Bagansiapiapi yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah kini dilaporkan dalam kondisi rusak dan terbengkalai.
Padahal, ketiga fasilitas publik tersebut sebelumnya digadang-gadang menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan sarana olahraga masyarakat. Namun, kondisi terkini dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan aset daerah.
Pemerhati lokal, Ongah Budi Harmo, menilai kondisi Stadion Batu 4 di Jalan Parit Atmo sangat memprihatinkan. Stadion yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp6 miliar itu disebut nyaris tidak lagi dapat difungsikan.
“Stadion Batu 4 di Jalan Parit Atmo, yang pernah menelan anggaran sekitar Rp6 miliar, kini tak ubahnya bangkai bangunan. Coba saja datang ke lokasi, tribun yang dulunya megah kini compang-camping, besi-besi konstruksi hilang dijarah, sementara lapangan sepak bolanya telah berubah menjadi semak belukar,” ujarnya, kepada wartawan Senin (11/5/2026).
Kondisi serupa juga terlihat di Stadion KONI yang berada di Kelurahan Bagan Barat. Stadion yang seharusnya menjadi pusat pembinaan atlet itu justru dipenuhi kendaraan dinas rusak milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Selain itu, pagar besi stadion dilaporkan hilang, tribun dipenuhi sampah, dan lapangan utama kerap tergenang air saat hujan.
Sementara itu, Pasar Pelita yang berada di pusat Kota Bagansiapiapi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Atap dan rangka bangunan yang roboh masih dibiarkan berserakan, menyisakan bangunan yang dahulu menjadi salah satu ikon perdagangan masyarakat.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset yang berada di bawah penguasaannya.
“Ini bukan semata soal defisit anggaran, tetapi soal kemauan politik (political will). Bagaimana mungkin pemerintah mampu membangun gedung-gedung baru, namun terkesan mandul dalam merawat aset yang sudah ada,” ujar seorang warga Bagansiapiapi.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah melakukan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan yang selama ini dialokasikan kepada dinas terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kondisi maupun pengelolaan sejumlah aset daerah tersebut.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera mengambil langkah konkret agar aset yang dibangun menggunakan dana publik itu dapat kembali dimanfaatkan dan tidak terus terbengkalai.**
Komentar