Kelompok tani diduga hanya dijadikan tameng untuk mempertahankan penguasaan kebun sawit di kawasan hutan yang sudah ditertibkan negara.
PEKANBARU,Derap1News – Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) melontarkan tudingan serius terkait dugaan praktik penguasaan ilegal kawasan hutan eks PT Andika Permata Sawit Lestari (PT APSL) yang disebut masih terus berlangsung meski telah dilakukan penertiban oleh negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dugaan itu resmi dibawa GEMARI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Senin (11/5/2026). Dalam laporannya, GEMARI mencurigai adanya skema terselubung menggunakan nama kelompok tani untuk mempertahankan kendali atas ribuan hektare kebun sawit di kawasan hutan yang sebelumnya diduga dikuasai korporasi.
Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, menyebut modus tersebut patut dicurigai sebagai bentuk “cuci nama” penguasaan lahan. Menurutnya, perusahaan diduga tidak lagi tampil secara langsung, melainkan menggunakan kelompok tani sebagai perisai agar aktivitas perkebunan tetap berjalan pasca penertiban negara.
“Kami menduga ada upaya sistematis mempertahankan penguasaan kawasan hutan dengan memanfaatkan nama kelompok tani. Jangan sampai kelompok tani hanya dijadikan topeng untuk menyembunyikan kepentingan korporasi,” tegas Kori.
Kelompok tani yang disebut dalam laporan itu di antaranya Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT), Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB), dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).
GEMARI menilai aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada penertiban simbolis di lapangan. Sebab, jika aktivitas pengelolaan kebun masih berlangsung, maka kuat dugaan ada aktor besar yang tetap bermain di balik layar.
“Kalau kawasan itu sudah ditertibkan negara tetapi aktivitas kebun masih berjalan, publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang masih mengendalikan lahan itu? Siapa yang menikmati hasilnya?” ujarnya.
Menurut GEMARI, pola seperti ini berpotensi menjadi modus baru mafia lahan dan mafia kawasan hutan untuk menghindari jerat hukum. Nama kelompok tani diduga dipakai untuk mengaburkan jejak penguasaan korporasi sekaligus menciptakan kesan seolah-olah lahan dikelola masyarakat.
Padahal, kata Kori, apabila benar terdapat kendali korporasi di balik pengelolaan tersebut, maka hal itu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana serius, mulai dari kejahatan kehutanan, tindak pidana korporasi, hingga potensi korupsi apabila ditemukan unsur pembiaran atau keterlibatan oknum tertentu.
GEMARI pun mendesak Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa direksi PT APSL beserta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut, termasuk pengurus kelompok tani yang namanya muncul dalam laporan.
“Kami meminta Kejati tidak hanya melihat siapa yang berada di lapangan, tetapi membongkar siapa aktor utama dan pemodal di balik dugaan skema ini. Negara tidak boleh kalah terhadap mafia penguasaan kawasan hutan,” katanya.
Kasus ini dipandang menjadi ujian serius bagi penegakan hukum kehutanan di Riau. Selama ini, praktik penguasaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit kerap disebut melibatkan jaringan kuat dan berlangsung secara terselubung melalui berbagai pola, termasuk penggunaan nama masyarakat atau kelompok tani sebagai kedok administrasi.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan indikasi praktik terorganisir untuk mempertahankan penguasaan aset negara secara ilegal di balik wajah “kelompok tani”.**
Sumber : delidaily.net
Komentar