derap1news – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum publik. Karya dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale itu viral setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di beberapa daerah menuai penolakan hingga pembubaran.
Film tersebut mengangkat persoalan masyarakat adat di Papua Selatan yang disebut menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek strategis nasional, termasuk pembukaan lahan pangan dan industri skala besar. Dengan durasi sekitar 95 menit, dokumenter ini menampilkan kehidupan suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang berupaya mempertahankan hutan adat serta ruang hidup mereka.
Popularitas film meningkat tajam setelah beberapa acara pemutaran publik dibubarkan. Salah satu yang paling ramai dibahas terjadi di Universitas Mataram, ketika kegiatan nobar dihentikan dengan alasan menjaga kondusivitas kampus. Insiden tersebut memicu reaksi luas dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum yang menilai kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi akademik.
Secara visual dan emosional, film ini menampilkan kontras antara kehidupan adat Papua dengan masuknya industri besar dan alat berat ke wilayah hutan. Simbol budaya seperti “pesta babi” digunakan sebagai representasi identitas sosial dan spiritual masyarakat adat Papua.
Selain menyoroti isu lingkungan, dokumenter ini juga mengangkat dugaan konflik agraria, dampak ekologis, serta hubungan antara pembangunan nasional dan hak masyarakat adat. Karena tema yang sensitif, film tersebut kemudian memicu perdebatan luas di ruang publik.
Kelompok yang mendukung film menilai Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sebagai bentuk kritik sosial dan upaya membuka ruang diskusi mengenai isu Papua yang selama ini dianggap jarang dibahas secara terbuka.
Pendukung film berpendapat bahwa dokumenter memiliki fungsi penting sebagai media edukasi publik dan pengingat bahwa pembangunan harus memperhatikan hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan. Mereka juga menilai pembubaran nobar justru memperkuat rasa ingin tahu publik terhadap isi film.
Beberapa aktivis lingkungan dan pegiat hak asasi manusia melihat film tersebut sebagai representasi suara masyarakat lokal yang merasa terdampak oleh perubahan besar di wilayah Papua Selatan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menganggap narasi film terlalu provokatif dan berpotensi menggiring opini publik secara emosional. Kritik muncul karena dokumenter dinilai hanya menampilkan satu sudut pandang mengenai pembangunan di Papua.
Sebagian kalangan juga menilai film tersebut dapat memicu kesalahpahaman terhadap program pembangunan pemerintah yang disebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Kritik lain menyebut visual serta simbol yang digunakan dalam film dianggap terlalu politis dan berisiko memperuncing sensitivitas isu Papua.
Perdebatan semakin berkembang di media sosial, dengan sebagian netizen mendukung kebebasan berekspresi, sementara lainnya meminta agar isu Papua tidak dijadikan bahan yang dapat memecah opini publik.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, viralnya Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menunjukkan bahwa film dokumenter kini tidak lagi dipandang sekadar karya sinema alternatif, melainkan telah menjadi medium diskusi sosial dan politik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Kontroversi yang terjadi justru memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Film ini pun menjadi contoh bagaimana sebuah karya dokumenter dapat memantik diskusi nasional yang luas, baik dari sisi budaya, pembangunan, maupun demokrasi.(chan)
Komentar