Rokan Hilir, Derap1News – Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni bersama Wakil Bupati Rokan Hilir Jhonny Charles dan pihak Pertamina Riau melakukan pengecekan langsung terhadap stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU serta stok gas elpiji 3 kilogram di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Rabu (11/3/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi energi tetap stabil serta mengantisipasi potensi panic buying di tengah gejolak energi dunia yang dipicu ketegangan geopolitik global.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau langsung ketersediaan BBM di dua SPBU, yakni SPBU Codo Banjar XII dan SPBU Ujung Tanjung di Kecamatan Tanah Putih.
Dari hasil pengecekan, stok BBM di kedua SPBU tersebut dipastikan dalam kondisi aman. Di SPBU Codo Banjar XII, stok Pertalite tercatat sebanyak 12.932 liter dan Pertamax 9.487 liter. Sementara di SPBU Ujung Tanjung tersedia 8.844 liter Pertalite dan 3.120 liter Pertamax. Selain itu, jenis BBM lain seperti Pertamina Dex, Dexlite, Bio Solar, dan Pertamax Turbo juga dilaporkan tersedia dalam kondisi mencukupi.
Petugas juga melakukan pengujian takaran BBM menggunakan alat tera meter. Hasilnya menunjukkan selisih takaran hanya sekitar 70 mililiter, masih jauh di bawah batas toleransi maksimal 200 mililiter yang diperbolehkan.
Selain BBM, rombongan juga meninjau stok gas elpiji di SPPBE PT Riau Sarana Sejahtera.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketersediaan elpiji mencapai sekitar 89 ton dengan rata-rata distribusi harian mencapai 16.800 tabung. Kondisi tabung maupun isi gas juga dinyatakan dalam keadaan baik dan sesuai standar.
Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni menegaskan bahwa ketersediaan BBM dan gas elpiji di wilayah Kabupaten Rokan Hilir saat ini masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun menimbun bahan bakar dan gas elpiji.
“Stok BBM dan gas elpiji masih aman. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena distribusi tetap berjalan normal,” tegasnya.
Kapolres juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhonny Charles menyatakan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan Pertamina akan terus memantau distribusi energi di lapangan agar pasokan tetap merata dan tepat sasaran.
Pihak Pertamina juga menyiagakan mobil tangki cadangan guna mengantisipasi kemungkinan kekurangan stok di SPBU tertentu.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi, mencegah kepanikan masyarakat, serta memastikan distribusi BBM dan gas elpiji di Kabupaten Rokan Hilir tetap aman dan lancar.**
Komentar