Peristiwa
Beranda / Peristiwa / Satgas PKH Cabut Izin RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Dugaan Kerusakan Gambut dan Kawasan Lindung Jadi Sorotan

Satgas PKH Cabut Izin RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Dugaan Kerusakan Gambut dan Kawasan Lindung Jadi Sorotan

Satgas PKH saat memasang plang Penyitaan di RAPP dan PT.GSL.

RIAU,derap1news — Langkah tegas  melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyasar dua perusahaan di Provinsi Riau. Kali ini, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) menjadi sasaran penertiban terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Penertiban tersebut bukan perkara kecil. Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal mencapai sekitar 338.536 hektare. Sementara itu, Satgas PKH mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) seluas 42 hektare.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan.

Temuan yang menjadi perhatian serius meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Baca Juga  Guru Viralkan Sekolah Berdinding Triplek, Wabub Kampar Malah Marah : Sorotan Publik Makin Tajam

Tak hanya itu, persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi sorotan. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan habitat gajah Sumatera yang selama ini menghadapi tekanan akibat kerusakan hutan dan penyusutan habitat.

Human Trafficking Terbongkar di Rokan Hilir, Polsek Bagan Sinembah Amankan Terduga Mucikari

Pencabutan PBPH tersebut berimplikasi pada penghentian seluruh kegiatan dalam areal perizinan yang dicabut dan penguasaan kembali kawasan oleh negara. Namun, pencabutan izin bukan berarti menghapus tanggung jawab perusahaan. Kewajiban pemulihan lingkungan maupun tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PT GSL Juga Ditertibkan, PKS dan Kebun Diambil Alih Negara

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perusahaan tersebut diduga mengoperasikan pabrik kelapa sawit nonkebun yang membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Baca Juga  Jan Maringka : Eksekusi Silfester, Kado Terindah HUT Kejaksaan RI

Aktivitas pengolahan tersebut dinilai turut mendorong pembukaan dan perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Bali Jadi Pusat Industri Wellness Nasional, WIW 2026 Angkat Produk Lokal dan Inklusivitas

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan pelepasan tersebut. Satgas juga mengambil alih areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL.

Penertiban terhadap kedua perusahaan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menghentikan praktik pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sekaligus mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami kerusakan.

Langkah tersebut juga menjadi penting dalam upaya melindungi kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, mencegah kebakaran gambut, serta mempertahankan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Baca Juga  Yusril Persilakan Media Cek Langsung Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kegiatan penertiban ini turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pejabat Bareskrim Polri, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.

Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan guna mengembalikan fungsi hutan serta menyelamatkan aset negara.

Uang Rakyat Miliaran Rupiah, Tanah Urug Diduga Ilegal! Siapa yang Bertanggung Jawab atas Proyek RSUD Bagansiapiapi?

Kini, yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh konsekuensi penertiban benar-benar dijalankan. Pencabutan izin dan pengambilalihan aset tidak boleh berhenti sebatas tindakan administratif. Pemulihan kawasan yang rusak, penegakan hukum atas dugaan pelanggaran, serta pengawasan terhadap penguasaan kembali kawasan hutan harus menjadi tindak lanjut nyata agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.**

Sumber : RiauAktual.com.

Spread the love

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *