Rokan Hilir,Derap1News – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Rokan Hilir (ITR) menyampaikan pernyataan sikap terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang di sejumlah wilayah disebut telah melampaui Rp16.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi jenis Pertalite.
Menteri Eksternal BEM ITR, Tony Pratama, mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dan para pemangku kebijakan di sektor energi dalam menjamin ketersediaan stok Pertalite, khususnya di Provinsi Riau.
“Kami meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat, apakah stok Pertalite di Riau benar-benar aman di tengah potensi meningkatnya konsumsi akibat peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada dua persoalan sekaligus, yakni kenaikan harga BBM dan ancaman kelangkaan pasokan,” ujar Tony dalam pernyataan sikapnya.
Menurutnya, Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Karena itu, ia menilai akan menjadi ironi apabila masyarakat di daerah yang selama ini berkontribusi besar terhadap sektor energi justru menghadapi antrean panjang atau kesulitan memperoleh BBM.
“Kami tidak ingin masyarakat Riau harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Negara harus hadir memastikan distribusi energi berjalan baik dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
BEM ITR menilai kebijakan penyesuaian harga BBM semestinya dibarengi dengan langkah antisipatif yang terukur, terutama dalam menjamin kecukupan pasokan di daerah. Kenaikan harga Pertamax, menurut mereka, berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan permintaan terhadap BBM subsidi.
Atas dasar itu, BEM ITR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait, yakni menjamin ketersediaan stok Pertalite di seluruh wilayah Riau, memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan, meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi, menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi pasokan dan cadangan BBM, serta menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.
Tony menegaskan bahwa masyarakat Riau tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang tidak diikuti kesiapan distribusi.
“Jika pemerintah mampu menetapkan kebijakan kenaikan harga, maka pemerintah juga harus mampu memberikan jaminan atas ketersediaan pasokan. Rakyat tidak hanya membutuhkan pengumuman kebijakan, tetapi juga kepastian bahwa energi yang menjadi kebutuhan sehari-hari tetap mudah diakses,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai daerah penghasil energi, Riau berhak memperoleh kepastian dan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakatnya.
“Riau adalah daerah penghasil energi. Sudah sepatutnya rakyat Riau mendapatkan kepastian energi, bukan dibayangi ketidakpastian dan potensi kelangkaan. Energi harus hadir untuk mendukung aktivitas masyarakat, bukan justru menjadi sumber keresahan,” pungkasnya
Komentar