Bengkulu Selatan, derap1news – dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 mestinya seluruh pekerjaan yang di laksanakan pada tahun itu tuntas sebagaimana mestinya, namun pada realita yang terjadi di lapangan pengerjaan pembangunan MCK di kabupaten Bengkulu Selatan senilai Rp 48 miliar milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bengkulu yaitu pembangunan 2.200 MCK dan fasilitas pendukungnya yang bersumber dari APBN melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) 2024, tak kunjung selesai.
Atas sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran tersebut, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bengkulu dikabarkan memberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2025 ini sepanjang memenuhi ketentuan yaitu berdasarkan penelitian PPK.
“Secara aturan bisa, namun sebelumnya PPK harus melihat dulu kondisi lapangan apalagi terkait pembangunan WC tersebut banyak terindikasi lakukan kesalahan pada proses pengerjaannya yang diduga tidak sesuai spesifikasi hal ini jelas di utarakan oleh beberapa masyarakat serta pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
Banyaknya dugaan kerugian negara yang di timbulkan atas adanya pekerjaan ini di antaranya pada penggunaan krocos yang semestinya dilihat dari harga satuan yang tersedia itu sudah menuju pada splet 1.2, adanya perbedaan jenis pintu yang di pasang antara titik yang satu dengan yang lainnya, adanya dugaan tidak di lakukannya pemasangan besi, upah yang hingga saat ini belum di bayarkan, besi yang di nilai besi banci, pengecoran tiang yang tidak menggunakan papan bekisting, dan masih banyak lagi.
PPK kegiatan R saat hendak di konfirmasi di kantor BPPWB dinilai seolah menghindar dari awak media, hal ini terlihat saat awak media hendak menemui PPK, dirinya hanya mengutus tim teknisnya untuk menemui awak media dengan cara yang dinilai juga kurang etika dengan menerima kedatangan awak media di parkiran kantor BPPWB.
Tim teknis BPPWB menyatakan terkait beberapa dugaan ketidak sesuaian hasil pekerjaan di lapangan itu tidak jadi masalah dengan alasan mengingat azaz manfaat, nanti yang jelas dapat dihitung dan di kurangi saat pencairan, sebab pencairan untuk pembayaran di lakukan setelah pekerjaan selesai seratus persen.
“Kalaupun ada yang tidak sesuai RAB nantikan bisa kita hitung pas pembayaran sebab kita lakukan pembayaran setelah 100% pekerjaan selesai, jadi misal ada yang tidak sesuai berapa kurangnya nanti ada hitungannya, terkait perpanjangan waktu kita saat ini kasih 50 hari dulu, kalau belum juga selesai kita tambah lagi 40 hari” ujar Husni, Zaman.
Menyikapi pernyataan tim teknis dari pihak BPPWB Nazarman salah satu penggiat kabupaten Bengkulu Selatan menilai memang adanya ketidak profesionalan dalam bekerja mengelola dana negara yang di pertunjukkan oleh pihak balai, pantas saja para rekanan mereka seolah anggap remeh dengan pekerjaan yang di laksanakan.
“Dari cara kerja para rekanan BPPWB yang dinilai kurang konsisten mengingat dana yang dikelola sangatlah fantastis hingga 48M an, dan 90% rekanan dari luar provinsi, namun cara dan hasil kerjanya Masih dinilai amburadul” ujar geri.
Hingga berita ini di terbitkan konfirmasi terhadap PPK (R) belum didapat, hal ini terjadi akibat PPK kegiatan MCK ini seolah menghindar saat di konfirmasi.(tn)
Komentar