ROKAN HILIR,derap1news – Proyek penimbunan lahan untuk rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagansiapiapi di Jalan Parit Atmo, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai menuai sorotan. Pasalnya, material tanah urug yang digunakan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diduga berasal dari lokasi galian C di wilayah Bantaian yang legalitas perizinannya belum jelas.
Jika dugaan ini terbukti, persoalannya bukan sekadar penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah akibat tidak terpenuhinya kewajiban pajak atau pungutan yang berlaku atas pengambilan material tanah urug.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebutuhan tanah timbun untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai 10.000 meter kubik atau setara sekitar 4.000 ritase truk dump truck hingga pekerjaan selesai.
Dengan asumsi kewajiban pajak sebesar Rp20.000 per meter kubik sebagaimana informasi yang perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang, terdapat potensi penerimaan daerah sekitar Rp200 juta yang harus ditelusuri. Angka tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian negara maupun PAD yang hilang sebelum dasar pengenaan, kewajiban pembayaran, dan status perizinan lokasi dipastikan.
Sementara itu, proyek penimbunan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp5.834.850.548. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Kota Raja Konstruksi dengan konsultan pengawas C Humiara Consultant.
Pantauan awak media di salah satu lokasi pengambilan tanah di wilayah Bantaian memperlihatkan sejumlah truk Colt Diesel mengantre untuk mengangkut material tanah dari lokasi yang diduga menjadi area quarry atau galian tanah urug.
Berdasarkan informasi di lapangan, pekerjaan penimbunan telah berlangsung sekitar empat hari dengan perkiraan material yang telah diangkut mencapai 400 ritase atau sekitar 1.600 meter kubik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah kontraktor telah memastikan legalitas sumber material sebelum menggunakannya untuk proyek pemerintah? Apakah dokumen perizinan quarry, asal-usul material, serta bukti pemenuhan kewajiban pajaknya telah diperiksa oleh pihak pelaksana dan konsultan pengawas?
Sebab, penggunaan material konstruksi dalam proyek yang dibiayai uang rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran pekerjaan dan pencapaian target waktu. Asal-usul material, legalitas usaha pertambangan, kewajiban perpajakan, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan juga harus menjadi bagian dari pengawasan.
Apabila tanah urug tersebut benar-benar berasal dari aktivitas galian yang tidak mengantongi izin sebagaimana diwajibkan, maka persoalan ini patut ditelusuri lebih jauh. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas pengambilan material yang berpotensi melanggar hukum, terlebih material tersebut digunakan untuk proyek pembangunan fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Dinas ESDM Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohil, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum diminta tidak tinggal diam. Pemeriksaan langsung terhadap lokasi quarry di Bantaian perlu dilakukan untuk memastikan status perizinan, pihak pengelola, volume material yang telah dikeluarkan, serta pemenuhan kewajiban pajaknya.
Inspektorat dan instansi teknis yang bertanggung jawab atas proyek juga perlu memeriksa dokumen pengadaan material, bukti asal-usul tanah, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak.
Jangan sampai proyek yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah justru menjadi pintu masuk bagi praktik pengambilan material tanpa kepastian legalitas dan mengabaikan kewajiban terhadap daerah.
Pembangunan RSUD memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, tujuan mulia membangun fasilitas kesehatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan. Justru proyek pemerintah harus menjadi contoh kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas lokasi pengambilan tanah di Bantaian maupun dokumen asal-usul material yang digunakan dalam proyek tersebut masih memerlukan verifikasi. Klarifikasi dari PT Kota Raja Konstruksi, C Humiara Consultant, serta instansi teknis terkait masih diperlukan untuk memastikan apakah seluruh ketentuan telah dipenuhi.
Publik kini menunggu jawaban: dari mana sebenarnya tanah urug proyek RSUD Bagansiapiapi berasal, apakah legalitasnya dapat dibuktikan, dan apakah seluruh kewajiban terhadap daerah telah dipenuhi?
Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, sementara proses pengadaan materialnya justru menyisakan persoalan hukum dan potensi kebocoran penerimaan daerah.***
Komentar