JAKARTA, Derap1News – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta, menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dr. Dian Rahma Santoso, pakar pendidikan dan Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, menilai keputusan ini merupakan langkah penting dalam menegaskan amanat konstitusi, namun menekankan bahwa implementasinya tidak boleh setengah hati.
“Keputusan MK agar pemerintah membebaskan biaya pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah negeri dan swasta menjadi langkah penting dalam mewujudkan amanat konstitusi,” kata Dian dalam keterangan resminya di laman Umsida, Jumat (30/5/2025).
Meski sejalan dengan prinsip pemerataan hak pendidikan, Dian mengingatkan potensi dampak serius terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta jika kebijakan ini tidak didukung pendanaan yang memadai. Menurutnya, banyak sekolah swasta didirikan bukan semata karena keterbatasan sekolah negeri, tapi sebagai pelopor inovasi pembelajaran.
“Jangan sampai kebijakan ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, khususnya di sekolah swasta. Pemerintah tidak bisa hanya memberi dukungan anggaran secara simbolik atau parsial,” tegasnya.
Sekolah Swasta Bisa Tertekan Jika Dana Tak Cukup
Dian mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, sekolah swasta bisa kehilangan kemampuan menjaga mutu. Mulai dari program unggulan, kualitas pengajaran, hingga motivasi tenaga pendidik bisa tergerus akibat ketidakpastian pendanaan.
“Sekolah swasta butuh biaya bukan hanya untuk operasional, tapi juga pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan fasilitas teknologi. Ini semua harus masuk dalam skema pendanaan yang sistematis dan transparan,” ujarnya.Prioritas dan Koordinasi Multisektor
Perlu Prioritas dan Koordinasi Multisektor
Ia juga menekankan pentingnya pendataan sekolah swasta agar kebijakan tepat sasaran. “Banyak sekolah swasta justru melayani masyarakat dari golongan ekonomi lemah. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan,” tutur Dian.
Dian menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan ini. “Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bergandengan tangan agar kebijakan sekolah gratis ini tidak hanya menjadi janji konstitusional, tapi benar-benar solusi nyata bagi masa depan pendidikan Indonesia,” tandasnya.
Komentar