Rokan Hilir,Derap1News – Polemik terkait dibebaskannya AF, anak seorang kepala daerah di Kabupaten Pelalawan, usai terjaring dalam razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru, terus menuai perhatian publik. Kasus tersebut memantik kritik dari kalangan mahasiswa yang menilai penegakan hukum di Riau sedang menghadapi ujian serius terkait profesionalisme dan rasa keadilan masyarakat.
Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru melalui Presidennya, Muhammad Yusuf, menilai penanganan kasus tersebut berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika.
Menurut Yusuf, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
“Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena masyarakat ingin melihat hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial maupun latar belakang seseorang,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Ia mengatakan, polemik tersebut turut berdampak pada meningkatnya sorotan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang sempat terjadi belakangan ini mencerminkan adanya kegelisahan masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan penanganan hukum di daerah.
Hipemarohi Pekanbaru menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh aparat penegak hukum agar kepercayaan publik dapat kembali diperkuat.
“Ketika masyarakat mulai merasakan adanya ketidakpastian hukum, maka potensi konflik sosial akan semakin besar. Karena itu, dibutuhkan langkah nyata untuk memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Hipemarohi Pekanbaru juga menyampaikan evaluasi terhadap situasi keamanan dan pemberantasan narkoba di Rokan Hilir. Organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai persoalan yang masih terjadi menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, penindakan, serta penguatan sinergi antarinstansi.
Sebagai bentuk sikap organisasi, Hipemarohi Pekanbaru menyatakan mencabut apresiasi yang sebelumnya pernah diberikan kepada jajaran kepolisian di Rokan Hilir. Mereka menilai diperlukan langkah pembenahan yang lebih konkret untuk menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba dan gangguan keamanan di wilayah tersebut.
Selain itu, Hipemarohi Pekanbaru juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di Rokan Hilir demi menjaga stabilitas keamanan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Muhammad Yusuf menegaskan, kritik yang disampaikan pihaknya merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah dan harapan agar penegakan hukum di Riau berjalan lebih profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.**
Komentar