JAKARTA,Derap1News – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan budidaya yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total lahan tambak yang terdampak bencana mencapai 31.248,94 hektare. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 30.417,17 hektare. Disusul Sumatera Utara seluas 575,27 hektare dan Sumatera Barat seluas 255,90 hektare.
Tidak hanya tambak, sebanyak 2.053 unit keramba juga mengalami kerusakan. Rinciannya, Aceh sebanyak 1.953 unit, Sumatera Barat 60 unit, dan Sumatera Utara 40 unit.
Besarnya dampak tersebut menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai fokus utama dalam upaya pemulihan. Pasalnya, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pesisir.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa revitalisasi tambak telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah.
“Tambak seperti udang dan bandeng, khususnya di wilayah pesisir Aceh, terdampak cukup signifikan. Saat ini sedang dalam proses pendataan oleh KKP dan akan ditinjau langsung pasca-Lebaran untuk percepatan penanganan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Menurut Tito, pemulihan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik tambak, tetapi juga memastikan aktivitas produksi dan rantai ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut pihaknya telah mengidentifikasi berbagai tambak dan keramba terdampak yang akan segera direhabilitasi. Komoditas yang terdampak meliputi udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, hingga patin.
“Revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya segera pulih dan masyarakat bisa kembali berusaha,” kata Trenggono.
Dalam upaya percepatan tersebut, pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address (BNBA) dari pemerintah daerah. Hingga kini, sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meski beberapa daerah masih perlu mempercepat pelaporan agar proses revitalisasi dapat berjalan optimal.**
Komentar