Hukrim Lingkungan
Beranda / Lingkungan / Sidang ke-15 Gugatan Lingkungan SINTA terhadap PT DWG, Ahli Soroti Ketidakhadiran Bupati dan Kadis LH Rokan Hilir

Sidang ke-15 Gugatan Lingkungan SINTA terhadap PT DWG, Ahli Soroti Ketidakhadiran Bupati dan Kadis LH Rokan Hilir

ROHIL, derap1news – Sidang gugatan lingkungan hidup yang diajukan Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (SINTA) terhadap PT Darma Wungu Guna (DWG) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir memasuki agenda sidang ke-15 pada Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, ketidakhadiran pihak turut tergugat, yakni Bupati Rokan Hilir Bustaman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Rokan Hilir, di sorot

Sorotan Perkara yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor 47/Pdt/Sus-LH/2026/PN Rohil tersebut diungkapkan peneliti gambut sekaligus pemerhati kelestarian hutan tropis Dr Elviriadi.

Dihadapan majelis hakim Dr. Elviriadi yang hadir sebagsi saksi ahli memaparkan pentingnya keberadaan lapisan kedap air pada kolam penampungan limbah. Menurutnya, lapisan tersebut memiliki fungsi krusial untuk mencegah rembesan limbah cair masuk ke dalam tanah dan berpotensi mencemari lingkungan di bawahnya.

“Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana fungsi lapisan kedap air demi menjaga rembesan limbah cair tidak mencemari tanah di bawahnya,” ujar Dr. Elv

Saksi ahli yang juga Dosen Faferta UIN Suska Riau itu menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakhadiran Bupati Rokan Hilir Bustaman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak turut tergugat dalam rangkaian persidangan.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah dan instansi teknis terkait sangat penting, mengingat perkara yang sedang diperiksa menyangkut persoalan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dr. Elviriadi juga menegaskan pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menilai regulasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dan perangkat teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta perlindungan lingkungan.

“Kita tahu negeri Melayu Riau ini sudah babak belur. Kalau pemimpin tidak hadir sama sekali, bagaimana?” ungkapnya mempertanyakan.

Ia menilai persoalan lingkungan hidup tidak seharusnya dipandang sebagai perkara hukum semata. Lebih dari itu, persoalan tersebut membutuhkan perhatian, evaluasi, dan tanggung jawab bersama, terutama dari pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Saksi ahli tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali dihadirkan sebagai ahli dalam perkara lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Ia menyebut, dalam kedua perkara tersebut, pihak turut tergugat juga tidak pernah hadir sepanjang persidangan.

“Akibat ketidakhadiran Bupati dan Kadis Lingkungan Hidup, kasus lingkungan ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Publik tentu bertanya-tanya. Problem seserius ini tidak bisa dievaluasi dan dirumuskan karena kealfaan pimpinan daerah. Bahkan hal ini dapat menimbulkan prasangka, dugaan serta peluang negatif dari para pihak,” pungkasnya.

Sorotan terhadap ketidakhadiran pejabat pemerintah daerah dalam perkara ini kembali menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam proses penegakan hukum lingkungan. Sebab, perlindungan lingkungan hidup membutuhkan bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga  Toko HP di Sinaboi Dibobol Komplotan Berkedok Pakaian Perempuan, Satu Terduga Pelaku Diciduk

Spread the love

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *