Tapanuli Utara, Derap1news – Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara).
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026). Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
“Pembangunan huntara sudah hampir selesai. Sekarang masuk tahap percepatan pembangunan huntap,” ujar Tito.
Menurutnya, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dicairkan dalam dua tahap.
Selain membangun sendiri, warga juga dapat menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Tito mencontohkan, di Aceh mayoritas pembangunan huntap menggunakan skema in-situ. “Dari sekitar 26 ribu unit, hampir 15 ribu menggunakan skema ini, baik dibangun BNPB maupun mandiri oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam satu kawasan terpadu di atas lahan yang disediakan pemerintah daerah. Proses pembangunannya melibatkan Kementerian PKP, kementerian/lembaga lain, hingga pihak non-pemerintah.
Salah satu contohnya terdapat di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, yang mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan tersebut membangun total 2.603 unit huntap di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh (1.000 unit), Sumatera Utara (1.103 unit), dan Sumatera Barat (500 unit). Khusus di Tapanuli Utara, akan dibangun 103 unit huntap.
Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD dan memiliki sertifikat resmi. Pemda saat ini juga tengah menyiapkan aspek hukum untuk memastikan kepemilikan lahan dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Upaya percepatan pembangunan huntap ini turut diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik, serta BNPB.**
(Puspen Kemendagri)
Komentar