Jakarta,Derap1News – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi bagi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi yang digelar di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ribka mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mendorong pemanfaatan data dan hasil riset dalam setiap perumusan kebijakan, baik yang bersumber dari arahan Presiden maupun kebijakan internal kementerian.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan seluruh kebijakan, baik dari Presiden maupun dari Kemendagri, selalu menggunakan data dan riset sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Ribka.
Menurutnya, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, IPDN didorong memperkuat kolaborasi strategis dengan BRIN.
“Kami pemerintah sangat membutuhkan riset dan inovasi sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar berbasis riset dan teknologi, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Forum ini diarahkan untuk menciptakan solusi berkelanjutan atas berbagai permasalahan bangsa dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Arif.
Ia menambahkan, BRIN diharapkan berperan sebagai pusat pengolahan dan integrasi riset yang mendukung program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya.
(Puspen Kemendagri)
Komentar