Jakarta , Derap1News – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan tak ada masalah antara Polri dengan Kejaksaan Agung usai beredarnya isu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah dibuntuti anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri.
Hal tersebut disampaikan Listyo Sigit di Istora Senayan pada Senin (27/5/2024), saat ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu.
“Kan dengan Pak Jaksa Agung kan sudah sama-sama enggak ada masalah,” kata Listyo di Istora Senayan, Senin.
Listyo pun tidak menanggapi lebih lanjut saat ditanya tindak lanjut lembaganya atas arahan itu.
Ia hanya menyebut bahwa tidak ada masalah di antara dua instansi.
“Sudah enggak ada masalah, memang enggak ada masalah apa-apa,” tuturnya.
Sebelumnya di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyatakan sudah memanggil Listyo Sigit dan Burhanuddin atas peristiwa dugaan penguntitan Febrie.
Kapolri dan Jaksa Agung) Sudah saya panggil tadi,” kata Jokowi, Senin sore.
Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak menjelaskan lebih jauh hasil pemanggilan tersebut, termasuk arahan apa yang diberikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung.
Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke Kapolri langsung,” ujar Jokowi.
TEMUI MENKO POLHUKAM
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebutkan akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
Pertemuan itu bakal digelar di tengah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri, dilansir dari Kompas.com
Namun, Menko Polhukam Hadi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kapolri yang rencananya digelar hari ini, merupakan pertemuan biasa sebagaimana ia berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain secara rutin.
Tadi ketemu, besok juga bisa ketemu. Karena kami ketemu dengan APH. Itu (membahas) masalah judi online, pornografi anak, dan seluruh permasalahan,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (27/52024).
Hadi mengatakan bahwa dirinya selalu bertemu dengan Kapolri setiap minggu, termasuk juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
“Kapan saja saya ketemu. Dua pejabat itu pasti, setiap minggu ketemu saya,” kata Hadi.
dan Kejaksaan Agung juga adem di tengah isu penguntitan Jampidsus oleh Densus 88.
“Adem, adem. Dingin,” ujar Hadi, Senin kemarin.
Hadi mengatakan, media juga harus membantu mendinginkan suasana.
“Saya juga sama, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung (juga),” tutur dia
Menko Polhukam juga menambahkan bahwa dirinya, Kapolri, dan Jaksa Agung rutin bertemu dan berkomunikasi.
“Tapi kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapan pun. Malam hari pun kita tinggal japri (mengirim pesan pribadi) terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya, tapi adem semuanya,” ujar Menko Polhukam.
Awak media juga sempat menyinggung soal dorongan, khususnya dari Komisi III DPR RI, untuk meluruskan isu penguntitan itu.
“Ya ya, tapi yang jelas aman, adem,” ujar Hadi. Menurut Hadi, isu penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 bisa saja simpang siur.
“Tapi yang jelas begini lho, kita melihat secara umum saja, aman. Tidak ada apa-apa,” ujar Menko Polhukam.
Hadi mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung.
“Biarlah biar saya nanti akan berbicara dengan keduanya,” kata Hadi.
“Yang penting masyarakat itu adalah melihat kedua institusi ini tetap terjaga marwahnya. Enggak papa, semuanya aman. Percaya sama saya, nanti kalau ada apa-apa, saya akan bicara,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengaku belum mendapat informasi terkait isu adanya upaya penguntutitan terhadap Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
“Sampai saat ini, saya belum tahu informasinya,” kata Ketut dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu (26/5/2024).
Ketut juga menjelaskan terkait pengawalan yang dilakukan oleh personel Polisi Militer (Pom) TNI di Kejagung.
Menurut dia, pengamanan oleh militer memang bagian dari pengawalan di Kejagung.
“Kalau pengawalan dan penjagaan di Kejagung sebagian memang dari TNI karena bagian organik dari Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) Kejagung,” ujar Ketut.
Namun, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari Kejagung terkait kebenaran dari peristiwa penguntutitan tersebut.
Sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88 di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024.
Disebutkan bahwa anggota Densus 88 yang membuntuti Febrie berjumlah dua orang.
Aksi anggota Densus 88 tersebut lantas diketahui oleh Polisi Militer yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.
PEGAMANAN DI PERKETAT
Sebelumnya, setelah Densus 88 diduga memata-matai Jampidsus itu, Kejagung sampai memperketat pengamanan dengan menambah personel keamanan dari TNI.
Peningkatan pengamanan itu dilakukan karena saat ini Kejagung memang tengah menangani kasus-kasus besar.
“Peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede, eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana.
KOMISI III DPR BAKAL UNDANG JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI
Mengenai kasus yang tengah ramai tersebut, Komisi III DPR RI bakal mengundang Jaksa Agung dan Kapolri.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan agar kabar adanya pembuntutan itu menjadi jelas.
Nanti resmi seperti dulu diundang. Diundang, iya, kan dulu begitu kalian dapat penjelasan dari Pak Kapolri langsung clear kan gitu toh,” kata Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dikatakan Bambang, pihaknya kini masih menjadwalkan pamanggilan tersebut, kemudian nanti akan dilakukan rapat secara terbuka.
“Ini kan tadi baru dijadwalkan, tapi ini kita kan anggaran ditunggu. Jadi kita selesaikan anggaran sambil dilakukan lobi-lobi, rapat konsultasi pimpinan, baru setelah itu kita lakukan rapat secara terbuka,” ungkapnya.
Bambang juga mengakui kasus itu menjadi peristiwa yang menarik dan diperhatikan oleh masyarakat.
Sehingga, ia ingin pihaknya mengklarifikasi hal tersebut agar semua menjadi jelas.
“Kalau ini kan menjadi berita yang menarik, isu yang menarik, dan itu menimbulkan banyak spekulasi dengan tataran yang agak berbeda, tapi spekulasi muncul seperti kasus Sambo toh. Atau kasus Duren Tiga. Peristiwa Duren Tiga kan juga menimbulkan spekulasi yang banyak,” katanya.
“Izinkan komisi III untuk mengklarifikasi ini agar semua jelas, jadi saya juga tidak kalau aku berpendapat hari ini kan juga tentu saya juga pakai opini toh, persepsi toh, itu keliru. Nanti bisa salah malah memperburuk situasi. Jadi seperti dulu saja, kita perjelas nanti dalam rapat di Komisi III DPR,” sambungnya.**
Sumber : TribunNews.