AMBON , Derap1news – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) berhasil menghentikan penuntutan dua perkara penganiayaan dengan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ). Keputusan itu disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI melalui video conference dari ruang Vicon Pidum Kejati Maluku, Kamis (21/8).
Wakil Kepala Kejati Maluku Abdullah Noer Deny, S.H., M.H hadir mewakili Kepala Kejati Maluku didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Yunardi, S.H., M.H, serta jajaran Kasi Pidum Kejati Maluku. Sementara dari Kejari SBB, Kepala Kejari Anto Widi Nugroho, S.H., M.H memimpin langsung pemaparan kasus bersama tim jaksa penangan perkara.
Dua Kasus Penganiayaan
Penghentian penuntutan dilakukan terhadap dua perkara penganiayaan yang saling berkaitan, yaitu:
1. Tersangka Samsul Bahri Palisoa alias Bahri yang melakukan penganiayaan terhadap Jukisno Renyaan di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB.
2. Tersangka Saipul Palisoa yang melakukan penganiayaan terhadap Wa Nia di lokasi yang sama.
Kedua perkara bermula dari pertengkaran mulut antarwarga yang masih bertetangga, lalu berujung penganiayaan.
Perdamaian Difasilitasi Jaksa
Melalui mediasi Tim Jaksa Fasilitator Kejari SBB, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga kedua belah pihak, perdamaian akhirnya tercapai. Tersangka meminta maaf secara tulus, dan korban memberikan maaf tanpa syarat.
Berdasarkan paparan Kejari SBB dan kajian tim, JAM-Pidum Kejagung menyetujui penghentian penuntutan dengan pertimbangan:
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Ancaman pidana di bawah lima tahun.
Nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.
Keputusan Humanis
Jaksa Agung Muda Pidum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.H bersama Sekretaris JAM-Pidum Dr. Undang Mugopal, S.H., M.H dan Tim Restorative Justice Kejagung RI menegaskan keputusan ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum humanis.
“Penghentian penuntutan berbasis restorative justice menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan hadir tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial,” ungkap JAM-Pidum dalam keterangannya.
Adapun jaksa yang menangani perkara ini antara lain Julivia M. Selano, S.H., Sesca Taberima, S.H., Aninditia Widyanti, S.H., Supriyatmo Efensus S.G, S.H., Fitria Wally, S.H., Gunanda Rizal, S.H., M.Kn., dan Izaak Muskita, S.H.
Sumber ; Kasi Penkum Kejati Maluku .
Komentar