Rokan Hilir, derap1news – Penandatangan naskah MoA (Memorandum of Agreement) atau Kesepakatan Kerja Sama di bidang pelatihan dan sertifikasi bidang migas antara BUMD PT. SPRH Rokan Hilir dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS -cepu) pada Selasa, (12/10/2024) kemarin mendapat sorotan dari publik.
Usaha kerja keras yang dilakukan oleh Rahmat SE selaku Dirut BUMD Rohil dalam pengembangan usaha bisnis Badan Usaha Daerah tersebut mendapat kritikan pedas dari Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST). Ir.Ganda Mora M.Si ” Ganda Mora menjelaskan BUMD atas nama Perseroan Daerah PT. SPRH adalah perusahaan miliki Daerah yang programnya seharusnya melakukan usaha bisnis yang dapat merekrut tenaga kerja putra putri daerah yang menghasilkan deviden (Keuntungan) atas hasil usaha perusahaan untuk meningkatkan PAD ,” Jelasnya kepada media ini Rabu ,(13/10/2024).
Jadi menurut kami ini bukan keberhasilan tetapi program yang tidak menyentuh terhadap tujuan utama BUMD justru hanya pelatihan tidak mengejar rencana bisnis yang jelas, kalau sudah jelas Rencana Bisnisnya (Renbis) nya dan memerlukan SDM, maka perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi.
Ditambahkannya, bilamana BUMD telah berhasil dalam bisnis kemudian melakukan pelatihan SDM itu yang benar bukan kebalikanya usaha belum jelas dan belum menghasilkan deviden atas usaha sendiri tetapi program nya justru pelatihan SDM,” paparnya.
“Sebab BUMD tersebut adalah perusahaan daerah dengan orientasi bisnis bukan lembaga pelatihan, jadi harus jelas tujuan dari PT.SPHR untuk bisnis yang berkembang bukan sekedar untuk pelatihan sementara bisnis belum jelas,” ungkapnya.
Kemudian apabila melakukan usaha sebaiknya di daerah kabupaten Rokan hilir, contoh pembelian dan Pembagunan SPBU sebaiknya di Rokan Hilir, agar pajak pendapatan, perputaran uang dan rekruitmen tenaga kerja berasal dari daerah pemilik BUMD terebut.
Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM di sektor migas, namun manfaat yang diperoleh masyarakat dinilai masih sangat terbatas dan tidak merata.” Paparnya. Program pelatihan yang diselenggarakan nantinya belum tentu mampu menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan bagi masyarakat, karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di bidang Migas butuh skil khusus dan sangat sulit.
INPEST mempertanyakan transparansi dari efektivitas program ini jika dijalankan nantinya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.” Ujarnya. “Kami minta peran pemerintah daerah dan DPRD Rohil serta seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawasi dan mengevaluasi kerjasama BUMD Rohil dan PPSDM Migas tersebut , ” Tutupnya.
Komentar