Banyuwangi, derap1news – Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem e-government (e-Gov). Sebagai upaya nyata, pemerintah menargetkan peluncuran platform aplikasi e-Gov terpadu pada Januari 2025. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara digital, sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi.
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang berhasil menghadirkan terobosan digital dalam pelayanan publik. Sejak 2016, Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi berbasis digital, seperti aplikasi “Cek Pubertas”, sebuah akronim dari cek pupuk bersubsidi secara terbatas. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan petani memantau distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kuota yang dimiliki, jumlah pupuk yang telah ditebus, dan sisa alokasi.“Dengan aplikasi ini, petani bisa memenuhi kebutuhan pupuk mereka, bahkan jika pupuk subsidi habis, karena tersedia informasi tentang pupuk alternatif yang diproduksi oleh kelompok tani,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Aplikasi ini terintegrasi dengan Smart Kampung, platform digital multifungsi yang memberikan akses ke berbagai layanan publik, termasuk informasi cuaca, agenda acara, hingga promosi wisata dan kuliner.
Inovasi yang digagas Pemerintah Banyuwangi membuahkan hasil positif. Berdasarkan survei tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Banyuwangi mencapai 91,50 persen. Selain itu, program Smart Kampung dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi secara konsisten meraih penghargaan dari Kementerian PANRB atas inovasi layanan publik berbasis digital.
Indonesia juga mencatatkan prestasi internasional melalui laporan UN E-Government Survey 2024. Dengan skor 0.7991, Indonesia berhasil naik ke peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB, masuk dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). Survei ini menilai kinerja pemerintah dalam tiga dimensi:
Indeks Pelayanan Online (OSI)
Infrastruktur Telekomunikasi (TII)
Sumber Daya Manusia (HCI)
Tema survei tahun ini, “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development”, mendorong negara-negara untuk mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan pelayanan publik.
Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, pemerintah tengah menyelesaikan platform aplikasi e-Gov terpadu yang masih dalam tahap uji coba. Hingga kini, versi Beta telah digunakan oleh sekitar 40 ribu pengguna dari berbagai instansi pemerintah. “Targetnya, aplikasi ini mulai aktif secara luas pada Januari 2025, mencakup layanan seperti sertifikat kelahiran, SIM, kesehatan, dan transportasi,” ungkap Nezar dalam sebuah diskusi panel di Jakarta.
Pengembangan aplikasi ini juga melibatkan kolaborasi dengan industri dan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah berharap platform e-Gov dapat menjadi solusi terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Dengan transformasi digital yang terus berjalan, Indonesia menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan berbasis teknologi. Upaya ini tidak hanya memperbaiki layanan publik, tetapi juga mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Ke depan, pemerintah optimistis bahwa implementasi e-Government yang terintegrasi akan menciptakan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
sumber: indonesia.go.id
Komentar