Tanah Putih,Derap1News – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Putih menuai sorotan. Keluarga pasien mempertanyakan prosedur layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setelah diduga adanya pungutan biaya di luar ketentuan.
Peristiwa itu dialami Putri Nurmadina, istri Muhammad Rizki, yang menjalani proses persalinan pada Ahad (29/3/2026). Menurut pihak keluarga, pasien sempat ditangani di puskesmas sejak pukul 11.00 WIB hingga akhirnya dirujuk sekitar pukul 17.30 WIB ke RS Permata Hati Duri.
Namun, proses rujukan tersebut menjadi sorotan. Keluarga menyebut pasien dibawa menggunakan kendaraan pribadi tanpa fasilitas medis pendukung seperti infus maupun oksigen, dan hanya dibekali surat rujukan.
Tidak hanya itu, keluarga juga mengaku diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp300 ribu oleh pihak puskesmas saat membawa seorang perawat untuk mendampingi pasien ke rumah sakit, meskipun pasien terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Padahal anak kami pakai BPJS. Tapi tetap diminta biaya administrasi,” ujar Sahidin, orang tua pasien, Rabu (1/4/2026).
Setelah pasien menjalani operasi di rumah sakit sekitar pukul 04.00 WIB, keluarga kembali diminta uang jasa sebesar Rp300 ribu oleh perawat yang mendampingi. Permintaan tersebut menuai keberatan dari pihak keluarga.
“Kami tidak terima. Akhirnya hanya kami beri Rp70 ribu. Setahu kami, kalau pakai BPJS tidak ada biaya seperti itu, kecuali sukarela,” ungkap Sahidin.
Ia menegaskan, persoalan ini perlu dipertanyakan agar tidak terjadi pada pasien lain ke depan. Menurutnya, jika memang ada aturan resmi terkait biaya tersebut, pihak keluarga siap menerima. Namun jika tidak, ia meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak terkait.
“Kalau ini dibiarkan, kami khawatir pasien lain juga akan mengalami hal yang sama,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Tanah Putih, Ferawati Erliza, S.Tr.Keb, mengaku belum mengetahui secara rinci kejadian tersebut.
“Saya masih di lapangan dan belum mendapatkan informasi lengkap. Nanti akan saya panggil staf yang bertugas saat itu,” ujarnya singkat.
Kasus ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan standar pelayanan BPJS di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya dalam proses rujukan pasien.*
Komentar